Ad / ART LSM KOALISI BERSAMA RAKYAT (KIBAR)

Pembukaan

Dengan nama Tuhan Yang Maha Besar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang; Dilandasi oleh jiwa persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman yang merupakan substansi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegaradalam bingkai persatuan Indonesia yang tidak menghapus keanekaragaman tetapi juga bukan menciptakan keseragaman melainkan melestarikan dan mengembangkan kebhinekaan, rasa berbangsa sangat erat kaitannya dengan sikap kritis setiap anak bangsa terhadap kemajuan tanah airnya yang dipandang sebagai tumpah darahnya merupakan cm utama identitas anak bangsa guna menumbuhkan inspirasi peruangan bersama dalam semua bidang usaha usahaguna memperkokoh dasar keI ndonesia-an secara alami dan menempatkannya dalam panggung dunia secara tertiormat.

Peranan ekonomi kerakyatan dalam pembangunan nasional memegang kunci yang sangat penting dalam perjalanan pembangunan bangsa, bukan saja kontnbusinya yang besar terhadap pendapatan nasional, penyediaan lapangan pekerjaan tetapi juga peranannya yang sangat besar dalam menstabilisasikan gejolak berbagai krisis ekonomi, sosial dan politik yang pernah dialami Indonesia. Sejarah telah membuktikan bahwa sektor pertanian, kelautan atau perekonomian pedesaanlpesisir selalu menjadi . penyelamat dan berbagai krisis, namun keberpihakan terhadap sektor ni rolatif tidak banyak. Hal ni bisa dilihat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tiap tahun untuk sektor mi clirasakan kecil dan tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang hidup dengan mengandalkan dalam usaha ni, berbagai kebijakan yang bias industn dan bias urban adalah bukti ketidakberpihakan terhadap sektor pertanian. Sadari atau tidak, bangsa ni mengalami perkembangan sosial dan masyarakat agranis yang berkesmnambungan (equilibrious society) menuju ke masyarakat industn yang berkesenjangan (disequilibrious society). 

Struktur ekonomi yang berbasispertanian/pedesaandalam kenyataan tidak sepenuhnya melibatkan petani/masyarakat desasebgai pelaku aktif pada mata rantai semua distnibusi usaha usaha pertanianlpedesaan selain hanya sebagai pelaku pemakai dan pengguna barang, hal ni telah menyebabkan Iemahnya posisi tawar anggota masyarakat pedesaan yang pada umumnya para petani dalam upaya memperoleh komponen sarana produksi dan akses pasar, dalam situasi demikian sehingga menumbuhkan potensial subumya praktek spekulasi dan ijon dalam usaha-usaha pertanian. Masyarakat desa/pesiir pada umumnya senng dihadapkan oleh mahalnya sarana produksi dan rendahnya nilai jual hasil komoditi hasil usaha usaha pedesaan dan kondisi seperti mi. menjadi rutinitas dalam sikius kehidupan masyarakat pedesaan/pesisir. dimana saat musim panen petani justru terhimpit hutang biaya produksi yang secara nyata menimbulkan kerugian dan atau mengurangi nilai Iebih hasil usaha usaha, dan sementara pengusaha hash hasil pertanian menikmati banyak keuntungan. Bahkan dalam situasi tertentu. produsen pertanian dapat lebih leluasa memainkan harga yang pada musim paceklik yang sebagian konsumennya adalah masyarakat pedesaan/petani itu sendiri.

Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga

OIeh karenanya kekuatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan pedesaan/pesisir berkelanjutan hams menjadi garda terdepan dalam menghadapi gempuran produk- produk luar negeri yang maauk ke Indonesia sebagai dampak dad globalisasi dan liberalisasi ni. Karena tu bidang pertanian dan pembangunan ekonomi pedesaan/pesisirharus mendapat perhatian khusus dan menyeluruh mulai dad hulu sampai ke hilir, mulai dan tahap awal pengolahannya sampai dengan tahap akhir sehingga produkp

roduk hasil masyarakat pedesaan secara keselunihan mempunyai daya saing tinggi dan diterima pasar internasional serta sekaligus berdampak positif pada petani yang dapat terlihat dan peningkatan penghasilannya, padahal kenyataan menunjukkan bahwa laju konaumsi masyarakat selalu jauh Iebih cepat dan pada laju pertumbuhan produksi pangan, karena pertumbuhan penduduk setiap tahun terus meningkat sementara lahan produktif yang semakin teraeret digunakan oleh pemukiman dan industri. Bahwa agenda besar mi, bukan saja tugas pemimpin negara dan bukan pula tugas satu atau dua generasi, tetapi merupakan tanggung jawab bersama sebagai anak bangaa yang tenis-menerus dalam bingkai menuju Indoneaia yang Iebih baik untuk Makmur, Sejahtera dan Mandid. 

Dalam menghadapi agenda besar mi kami memanggil aetiap anak bangsa yang cinta negeri mi dan memiliki kesamaan pandangan guna mempersatukan din dalam kesatuan visidan misiuntuk turut aerta dalam mengimplementasikan setiap kebijakan pembangunan yang menumbuhkan gerakan nasional ekonomi kerakyatan dan pembangunan pedesaan/peaisir berkelanjutanuntuk Iebih maju, kreatif, inovatif dan kredible, guna menciptakan maayarakat pedesaan yang tangguh, modem, efektif dan efisien bagi seluruh mata rantai produkai aecara terpadu dan terkonekai dalam aatu jejaring dad hulu hingga hilir yang berada dalam suatu kawaaan dengan menerapkan aistem perekonomian yang Iebih baikdan modern. Maka, dengan segala puja puji dan aerta rahmat dad Tuhan Yang Maha Kuaaa, dengan segala tekad dan aemangat ingin memajukan, membangkitkan dan menumbuhkan gerakan nasional ekonomi kerakyatan dan pembangunan pedesaanlpeaiair berkelanjutan dalam bingkai gotong royong sebagai budaya bangsa, kami mendidkan organiaaai lembaga swadaya maayarakat yang dibed nama KOALISI BERSAMARAKYAT

Nama Organisasi

NAMA, WAKTU dan KEDUDUKAN

(1) Lembaga swadaya masyarakat ml bemama KOALISI BERSAMA RAKYATdan disingkat KIBAR:

(2) Secara resmi lembaga awadaya masyarakat ni dibentuk dan didirikan di Jakarta pada harikamis, tanggal 1 oktober 2015, bertepatan han kesaktlan pancasila dan untuk jangka waktu yang tidakditentukan lamanya.

(3) Lembaga awadaya masyarakat ni berkedudukan dl Jakarta dan dapat membuka perwakilan perwakilan balk didalam maupun diluarnegeri.

ASAS, LANDASAN, SWAT dan TUJUAN

(1) Organisasi ni berasaskan Pancasila.

(2) Organisasi ni berlaridasan:

a. Undang undang Dasar 1945 snbagai landasan konatituaional.

b. AnggaranDasardanAnggaran RumahTanggaorganisasi.

(3) Organisasi ni tidak berpolitik, tidak beratlliaai dengan golongan atau partai politik dan beralfat: Demokratia, Terbuka dan Mandiri dengan semangat nasionalisme yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, tanpa membedakan auku, ras, agama, status sosial, antargolongandan gender.

(4) Organiaasi ni bertujuan:untuk turut mewujudkan cita-cita kemerdekaan Negara Republik Indonesia sebagaimana tennaktub dalam Pembukaan tJndang-LJndang Dasar 1945, mempertahankan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika.

DOKTRIN.

(1). Doktnln KOALISI BERSAMA RAKYAT adalah pedoman bagi setiap Relawan Kibar dalam melaksanakan karya nyata yang beraneka ragam serta tugas tugas organisaai untuk mencapal makaud dan tujuan organiaaai:

(2). Doktrln KOALISI BERSAMA RAKYAT disebut SATWtKA BHAKT1 KIBAR mempunyai makna dan pengertian walaupun Relawan Kibar melakaanakan tugas diberbagal bidang dengan macam-macam janis karya nyata yang beraneka ragam tetapi tetap menegakkan Prinaip Perjuangan dengan tujuan utama adalah dalam rangka pengabdian kepada Negara, Bangaa, dengan selalu menjunjung tinggi kebenaran, kejujuran dan menegakkan keadilan.

KODE ETIK

(1). Kode Etik KOALISI BERSAMA RAKYAT adalah janji luhur bagi segenap Relawan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan pengabdiannya selaku unsur Masyarakat serta merupakan pedoman pokok, pemahaman, penghayatan, pengamalan, sikap dan tingkah laku bagi setiap RelawanOrganisasi dalam kehidupan seharl-hari.

(2). Ikrar dan Janji disebut PANCA BHAK1’t CAHYA KIBAR adalah auatu pemyataan alkap atau janji setla dafl aetiap Relawan Kibar kepada organisasi dalam melakaanakan vial, misi, Jatidiri dan perjuangan organisasi

1) KAMI RELAWAN KIBAR adalah Inaan yang percaya dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Eaa; 2) KAMI RELAWAN KIBARaetaIu patuh, membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Repubtik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; 3) KAMI RELAWAN KlBARberjuang bersama sama manyebartuaakan ilmu dan teknologi dalam aemangat kekeluargaan demi cita cita dan tujuan bersama mewujudkan gerakan nasionalekonomi kerakyatandan pembangunan naaional dalam bingkai gotong royongaebagai budaya bangsa; 4) KAMI RELAWAN KiBARmenjunjung tinggi harkat, martabat, kehormatan dan nama balk bangsa, mengutamakan kerja keras, bersikap jujur serta bertanggung jawab: 5) KAMI RELAWAN KlBARadaIah unsur pembina persatuan dan kesatuan di alas landasan persaudaraan nebangaa, sebahasa dan setanah air INDONESIAdaIam Keberkahan Tuhan Yang Maha Esa.

 Struktur & Pimpinan

Organ isasi

STRUKTUR ORGANISASI

 (1) Struktur organisasi KOALISI BERSAMA RAKYAT terdiri atas: a. Dewan Pendiri Organisasi (OPO) adalah kepemimpinan tertinggi organisasi; b. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah kesatuan dan kepemimpinanorganisasi di tingkat Nasional; C. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi di tingkat Provinsi; d. Dewan Pimpinan Cabang (DPC) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi di tingkat Kabupaten/kota; e. Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi di tingkat Kecamatan f. Dewan Pimpinan DesalKelurahan/Nagari (DPD5Ik) adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi di tingkat Kelurahan/DesalNagari: g. Dewan Pimpinan Daerah Luar Negeri disingkat DPD-LN adalah kesatuan dan kepemimpinan organisasi di luar negen dengan wang Iingkup teritorial di tingkat Negara; (2) Masa jabatan badan pengurus ditingkat DPPadalah 5 (lima)tahun dan DPD, DPC, DPD-LNadalah 4 (empat) tahun, dan DPAC dan DPDsIk adalah 3 (tiga) tahun didalam 1 (satu) periodenya dan dapat dipilih kembali maksimal 2 (dua) kali masa periode kepengurusan berturut turut, tetapi pada masa bakti berikutnya tidak dapat dipilih kembali; (3) Ketentuan mengenai hubungan struktural dan fungsional antara DPO, DPP. DPD, DPC, DPAC, DPDs/kdan DPD-LN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga; 

KELENGKAPAN dan PERANGKAT ORGANISASI 

(1) Kelengkapan organisasi dan tingkat pusat sampai dengan tingkatanyang paling rendah disebut Departemen-Depertemen, Bidang-Bidang, Biro Biro, Seksi-Seksidan kelompok; (2) Dalam menjatankan kebijakan organisasi secara operasionalDepartemen-Departemen di-tingkat pusatharus berhubungan dengan Bidang-Bidang-(DPD), Biro-Biro (DPC), Seksi-Seksi (DPAC)dan Kelompok (DPDs/k); di tingkat di bawahnya dan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku di dalam organisasi maupun aturan aturan dan keputusan Badan-badan Otonom; (3) Pada tiap-tiap jenjang kepengurusan organisasidibentukDewan Pembina pada tingkat Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pertimbangan pada tingkat Dewan Pimpinan Daerah. Dewan Penasehat pada Dewan Pimpinan Cabang, Dewan Pimpinan Anak Cabang dan Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan/Nagari; Pada Jenjang kepengurusan organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat dibentuk organ Dewan Pakar, Hubungan Masyarakat(Humas)dalam melaksanakan tugas tertentu; (5) Pada jenjang kepengurusan organisasi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dapat dibentuk Badan Pemenksa Keuangan independen, Akuntan Publik dan Konsultan Perpajakan yang bersifat adhoc; (6) Ketentuan mengenai Kelengkapan dan Perangkat organisasidalam pasal ini diatur dalamAnggaran Rumah Tangga;

Fungsi Organisasi

(1) Sebagai Wadah Organisasi; tempat berhimpun bagi setiap warga neara Indonesia yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai membangun, membangkitkan serta mewujudkan semangat kebersamaan dalam gerakan nasional ekonomi kerakyatan dan pembangunan nasional berkelanjutan dalam bingkai gotong royongguna membantu masyarakat luas dan turut serta membantu melaksanakan program program kerja pemerintah dalam rangka mengabdikepada Negara Kesatuan Republikindonesia; 

(2) Sebagai Jejaring Kerja Kerakyatan/Pranata Sosial Ekonomi; membangun sumber daya manusia untuk memajukan masyarakat dengan semangat kerja kekeluargaan, demi cita cita dan tujuan visi dan misi organisasi; sebagai wujud usaha bersamayang berasaskan kekeluargaan;

(3) Sebagai Lembaga Karya; membantu anggota/masyarakat desa/pesisir untuk menumbuh kembangkan semangat dan kehidupan berwiraswasta melalui koperasi, usaha kecil dan menengah, perdagangan, jaringan distribusi: pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan, kehutanan, kelautan dan maritim; dalam upaya turut serta membangun Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, mendorong pemerataan pendapatan rakyat, meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional;

(4) Sebagai Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat; menumbuhkembangkan Relawan Relawan Kibardibidang swa usaha dan swa kelola ekonomi desa/pesisir bagi segenap masyarakat Indonesia tanpa melupakan jati din sebagai warga Negara dalam perkembangan danterlibatdibidang Ekonomi, Sosial dan Budaya, Hukum dan Ham, Pendidikan dan latihan, Kepemudaan dan Kelembagaandesa/pesisir;

(5) Sebagai Penggerak Potensi Sumber Daya Manusia lndonesia;mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor sektor strategis ekonomi domestik untuk bersama-sama meningkatkan segala kemampuan guna menumbuhkan kembali harga din (self confidence) dan kesadaran pribadi (personal awareness) serta membangun karakter bangsa (Nation Character Building) dalam paradigma baru yang senantiasa dilandasi cita cita bersama demi kemandiriandan kemajuan bangsa.

(6) Sebagai Ruang Usaha; upaya meningkatan usaha usaha masyarakat dan menumbuh kembangkan usaha usaha industri strategis pedesaan/pesisir sekaligus membina jiwa korsa, mengembangkan profesionalisme, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dan mensukseskan program pemerintah dibidang pembangunan ekonomi kerakyatan;

(7) SebagaiOrganisasi Karya Masyarakat;dapat melakukan pendampingan dan pelatihari menggunakan teknologi terkini bagi masyarakat dalam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kelautandan maritimserta mampu memfasilitasi program desa/pesisirsecara partisipatif langsung.

(8) SebagaiTempat Pendidikan dan Pelatihan; ruang berhimpunnya bagi semua lapisan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan, pelatihan dan usaha usaha desa/pesisirsebagai salah satu pilar utama pertumbuhanperekonomian lndonesiayang didukung dengan menyebarluaskan ilmu, teknologi, metode dan teknik tatakelola manajemenyang secara langsung dapatmeningkatkan pendapatan, kesejahteraan, harkat dan martabat masyarakatsecara menyeluruh; 

(9) Sebagai Lembaga Informasi Kebijakan Publik;adalah usahanya membantu pemerintah dalam mensosialisasikanyang ditujukan untuk kepentingan masyarakat banyak dibidang sosialisasi kebijakan publik mencakup hukum, peraturan, perundang-undangan, keputusan dan pelaksanaan yang dibuat oleh lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, birokrasi pemerintah, aparat penegak hukum dan badan-badan pembuat keputusan publik lain.

(10) Sebagai lembaga penghargaan dan motivasi; diharapkan mampu memberikan penghargaan atas prestasi kepada masyarakat, individu-individu, kelompok tani, nelayan, ilmuwanatau lembaga yang berjasa dan mampu meningkatkan/menggerakan ekonomi kerakyatan beserta lingkupnya. 

(11) Sebagai sarana membina RelawanRelawan Kibar; dalam rangka mempersiapkan pemimpin bangsa di masa depan yang peka terhadap lingkungan, mandiri, tangguh dan memiliki idealisme dalam rangka menciptakan kesejahteraanmasyarakat.

Unsur dan Pimpinan Organisasi
DEWAN PEMBINA, PERTIMBANGAN, PENASEHAT dan PIMPINAN ORGANISASI
DEWAN PEMBINA, PERTIMBANGAN, PENASEHAT

(1) Organisasi ni mempunyai Dewan Pembina ditingkat Pusat, Dewan Pertimbangan Daerah di tingkat Provinsi, Dewan Penasehat Cabang ditingkat Kabupaten!Kotamadya dan Kecamatan serta Desa/ Kelurahan Nagan; 

(2) Dewan Pembina, Pertimbangan dan Penasehatadalah tokoti-tokoh nasional/provinsi/daerahsetempat dan/atau anggota masyarakat yang memiliki jiwa nasionalisme, ideologidan setuju Visi, Misi, Jati Din, Sifat, Asas, Tujuan organisasi dan dapat memberikan dukungan moril maupun materil kepada organisasi

(3) Dewan Pembina, Pertimbangan, Penasehat berfungsi sebagai
berikut: a) Memberikan saran dan nasehat kepada Dewan PimpinanPusat/Daerah!Cabang/AnakCabang/ DesalKelurahan/Nagarimengenai kebijakan organisasi yang bersifat strategis politis dalam Iingkup nasional; b) Membenikan pertimbangan, pembinaan dan kekuatan kepada organisasi; c) Membenkan masukan dan saran kebijakan organisasi dalam bentuk program-program kegiatan yang realistis, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian fungsi, sasaran organisasi sampai ditingkat desa;

(4) Ketentuan mengenai Susunan. Kedudukandan Wewenang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PIMPINAN ORGANISASI

(1) Struktur Kepemimpinan organisasi terdiri atas:
a) Dewan Pendin Organisasi (DPO);
b) Dewan Pimpinan Pusat(DPP);
c) Dewan Pimpinan Daerah (DPD);
d) Dewan Pimpinan Cabang (DPC);
e) Dewan PimpinanAnakCabang (DPAC);
f) Dewan Pimpinan Desa/Kelurahan/Nagani (DPD5Ik);
g) Dewan Pimpinan Daerah LuarNegen (DPD-LN);

(2) Pimpinan organisasi di setiap tingkatan wajib menjalankan kepemimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial;dalam musyawarah dan mufakat;

(3) Untuk Dewan Pimpinan Daerah Luar Negeni (DPD-LN) dan! atau Perwakilan organisasi di luar negeri, dapat dibentuk struktur organisasi setingkat dengan Dewan PimpinanDaerah (DPD); dan

(4 Untuk Dewan Pimpinan DesalKelurahan/Nagani (DPDsIk) dapat dibentuk struktur organisasiyang terdin dan: Ketua, Wakil Ketua, Sekretans, Bendaharadan anggota anggotaunit usaha desa jika
dipenlukan;

(5) Ketentuan mengenai wewenang dan kewajiban pengurusdan pimpinan organisasi sesuai dengan hubungan struktural dan fungsional antara DPP, DPD, DPC.DPAC. DPDs/kdan DPD-LN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

 Nama nama Badan badan Otonom
BADAN-BADAN OTONOM
(1 ) Badan-Badan Otonom adalah perangkat organisasi yang berfungsi sebagai organ dan/atau badan usaha dan pelaksana program program kerjaorganisasi. dapat dibentuk menurut kebutuhan pengurus DPP, DPD, OPC, DPAC, DPDs/k danDPD-LN;

(2) Badan-Badan Otonom ni bersifat mandiri dan menguntungkan bagi masyarakat luas dengan tugas pokok adalah menghasilkan usaha-usaha yang sahdemi kepentingan dan kemajuan organisasi disemua tingkatan kepengurusan:

(3) Nama Badan-Badan Otonom organisasi terdiri dan:
a. Badan Otonom bidang usaha-usaha komoditi pangan, perdagangan dan produksi yaitu: Badan Pengembangan USahaKIBAR, disingkat BPU KIBAR; dinyatakan dengan
berbadan hukum;

b.Badan Otonom bidang pendidikan. balai latihan, riset dan pengembangan teknologiyaitu: KIBAR INSTITUTE; dinyatakandengan berbadan hukum;

c. Badan Otonom bidang Janng Kerja Kerakyatandan Khnik Pedesaan/Pesisiryaitu: JARING KERJA KERAKYATAN dan KLINIK DESA/PESISIR KIBAR; dinyatakan dengan berbadan
hukum;

d. Badan Otonom bidang Swa-usaha desa/pesisir dan Bank Desayaitu: BANK DESAku KIBAR; dinyatakan dengan berbadan hukum;

e.Badan Otonom bidang Peiayanan Bantuan Hukum dan Advokasi yaitu: HUKUM dan ADVOKASIKIBAR; dinyatakan dengan berbadan hukum;

f.Badan Otonom bidang Lembaga Riset Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Mediayaitu: LEMBAGA RISETdan MEDIAKIBAR; dinyatakan dengan berbadan hukum;

g.Badan Otonom bidang bisnis onhine,waroeng desa. Janngan bisnis ntel & distribusi didesaipesisir yaitu: KIBAR NETWORK; dinyatakan dengan berbadan hukum;

(4) Badan-Badan Otonom sesuai bidangnya secara langsung dan sah
(5) Badan-BadanOtonom yang dibentuk ditingkat DPPdan DPDL diusuikan dan ditetapkan oIeh DPP dandisahkan oleh Dewan Pendiri Organisasi (DPO), dan

(6) Badan-BadanOtonom yang dibentuk ditingkat DPD diusulkan dan ditetapkan oleh DPP dan disahkan oleh Dewan Pendiri Organisasi (DPO);dan 

(6) Badan-BadanOtonom yang dibentuk dibngkat DPC diusuikan dan ditetapkan oleh DPD dan ditetapkan oieh DPP dan disahkan oleh Dewan Pendin Organisasi (DPO); dan 

(6) Badan-BadanOtonom yang dibenluk ditingkat DPACdiusulkan dan ditetapkan oleh DPC dan disahkan oieh Dewan Pimpinan Derah (DPD); dan

(7) Badan-BadanOtonom yang dibentuk ditingkat DPDsfkdiusuikan dan ditetapkan oieh DPAC dandisahkan oieh Dewan Pimpinan Cabang (DPC);


(8) Masa jabatan Badan BadanOtonom pengurus ditingkat DPP, DPD, DPC, DPAC, DPDs/k dan DPD-LN disesuaikan tingkat