Jakarta , KIBAR - Ketua Dewan Pakar LSM Koalisi Bersama
Rakyat Dr Berlian TP Siagian menilai, sejak lama masyarakat yang tinggal di
daerah pedesaan dan pesisir memiliki cara tersendiri untuk bertahan hidup di
tengah keterbatasan ekonomi dan tantangan hidup yang tidak ringan.
"Jangan ada anggapan bahwa masyarakat pedesaan dan
pesisir itu bodoh. Mereka mampu bertahan hidup, meski pada umumnya memang masih
tergolong miskin," katanya kepada pers di Jakarta, Minggu (8/11/2015).
Isu yang sama dikemukakan oleh Dr Berlian saat diskusi bedah
APBN 2016 yang diselenggarakan oleh Humas Koalisi Bersama Rakyat (KIBAR) di
Jakarta beberapa hari sebelumnya.
Menurut dia, pengalaman transformasi di Desa Mandala Mekar,
Kecamatan Jati Waras, Kabupaten Tasik Malaya Selatan mencatat, antara 2009-2014
penghasilan rata-rata per keluarga di desa itu Rp 300.000 per bulan, kemudian
menjadi Rp 1.500.000 per bulan, dan saat ini masih konsisten naik.
Secara numeral, kenaikan 500 persen dalam lima tahun setelah
dikoreksi inflasi, tampak bahwa daya beli masyarakat naik 233 persen atau
setara dengan kenaikan 37,9 persen per tahun dengan "compound
interest" (pertumbuhan berganda).
"Angka ini sangat fantastis dibandingkan angka
pertumbuhan ekonomi nasional yang masih terseok-seok untuk mencapai enam persen
per tahun. Harus diingat pula bahwa transformasi Desa Mandala Mekar ini terjadi
tanpa dana dari anggaran pemerintah," kata Berlian.
Pengamat ekonomi itu lebih lanjut mengingatkan, bantuan yang
akan diberikan LSM KIBAR bersama Pemerintah untuk masyarakat pedesaan dan
pesisir nanti jangan memakai pendekatan "top-down", tapi
"bottom-up", yakni bertanya dulu kepada mereka mengenai apa saja yang
mereka butuhkan.
"Dengan pemetaan seperti itu, bantuan kepada masyarakat
pedesan dan pesisir akan tepat sasaran," kata pengajar di Universitas
Pelita Harapan itu sambil menambahkan perlunya KIBAR membuat program yang
"membumi" untuk membantu percepatan pembangunan daerah pedesan dan
pesisir.
Ia menambahkan, besaran dalam APBN 2016 belum tercermin pada
pembangunan ekonomi yang berkesejahteraan rakyat, sebab belum fokus pada proses
transformasi "desa masyarakat miskin" menjadi "masyarakat desa
mandiri".
Dikatakannya, sistim penganggaran masih memerlukan waktu lama
untuk berubah dan harus disadari bahwa motor utama perubahan menuju kemajuan
adalah transformasi masyarakat desa.
Studi empirik menunjukkan, transformasi desa adalah variabel
paling berpengaruh dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Atas
dasar fakta itu, alokasi anggaran untuk transformasi desa seharusnya menjadi
andalan utama, demikian Dr Berlian TP Siagian. (Sumber : WE Online Link : http://wartaekonomi.co.id/read/2015/11/09/79269/pengamat-jangan-anggap-warga-pedesaan-bodoh.html
)